DINAMIKA PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA
DINAMIKA PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA
Oleh: Haryono (Bob@adgan)
“Orang miskin di penjara, para koruptor di biarkan bebas bekeliaran. Hukum di Indonesia benar-benar telah roboh . Apa sebenarnya yang terjadi?” (Begitu kata E.A Pamungkas yang di tulisnya dalam buku PERADILAN SESAT karangannya).
Semenjak di deklarasikan kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia mengalami banyak perubahan baik secara konsep maupun secara teknis pelaksanaannya, dan yang lebih di sayangkan lagi perubahan-perubahan tersebut tidak berpihak kepada keadilan yang hakiki, karena dengan adanya perkara-perkara yang vonisnya jauh dari kebenaran . Perubahan ini sangat erat kaitannya dengan perubahan sistem politik yang terjadi. Pada masa orde lama, Dimana pada saat itu Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas haruslah tidak melanggar hak-hak individu seperti yang tercantum dalam konstitusi. Demokrasi yang dianut pada masa itu adalah demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Akibatnya, sistem hukum yang dianutpun cenderung hukum yang konservatif, yakni suatu sistem hukum yang memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada pemimpin dalam membuat produk-produk hukum sendiri. Setelah kekuasaan rezim orde lama bergulir, munculah sebuah dinasti baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang disebut dan dikenal sebagai rezim orde baru, tapi sayang nya rezim yang di nanti-nantikan oleh seluruh elemen rakyat Indonesi pada masa itu sama sekali tidak membawa kabar gembira bagi bangsa indonesia. Dinasti baru lahir dengan semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni. Namun sekali lagi, rezim orde baru melaksanakan kepemimpinan secara otoriter. Sehingga sistem hukum pada masa itu tidak jauh berbeda dengan rezim sebelumnya. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki era baru setelah mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan orde baru. Yaitu yang dikenal dengan Era Reformasi, begitulah orang Indonesia menyebutnya. Bangsa indonesia memandang bahwa era reformasi ini merupakan moment yang tepat untuk membenahi tatanan kehidupan bangsa. Pembenahan hukum adalah agenda penting dalam era ini. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan amandemen terhadap UUD 45 karena UUD 45 merupakan hukum dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala bidang, Baik di bidang Ekonomi, Politik, Hukum, Sosial dan budaya. Setelah itu , kemudian dilakukanlah pembenahan dalam perumusan perundang-undangan, baik yang mengatur bidang baru maupun penyesuaian peraturan-peraturan lama dengan tujuan Reformasi. Maka dengan era reformasi ini seluruh rakyat Indonesia menggantungkan kehidupannya dengan mengharapkan pemimpin dan aparatur penegak hukum yang mampu menciptakan kenyamanan dan memmberikan keadilan yang di landasi dengan kebenaran yang hakiki untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tampa memandang siapa dan dari mana dia berasal. Tapi sayang nya harapan kebergantungan terhadap era reformasi yang di harapkan tersebut lagi-lagi tidak membawa kabar gembira bagi rakyat Indonesi dengan hadirnya pemimpin-pemimpin yang tidak mengedepankan integritas dan moralitas sebagai seorang pemimpin, seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Maka dengan bergantinya rezim-rezim tersebut dengan pemimpin dan karakter kepemimpinan yang berbeda sama sekali tidak menunjukan progres kebangsaan yang lebih baik, melainkan sama seperti rezim-rezim sebelumnya sehingga bisa dikatakan perubahan tersebut laksana kabar angin bagi rakyat Indonesia. Maka pertanyaan di atas masih pantas untuk kemudian di lontarkan pada rezim hari ini.
Apa sebenarnya yang terjadi..???
Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Berdasarkan rechstaat sebagai landasan konseptual, itu menggambarkan bahwa Indonesia tanpa adanya konstitusi pun merupakan negara yang selalu berdasarkan hukum. Ini pun menjadi keadaan yang factual. Dari penjelasan tersebut, pada dasarnya Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hukum. Tapi realitas yang terjadi hari ini seolah Negara Indonesia laksana negara yang tidak didasari dengan hukum, UUD 45 dan PANCA SILA yang seharusnya dijadikan sebagai sumber nilai kehidupan berbangsa dan bernegara tapi hal tersebut hanyalah ilusi belaka yang menghiasi dasar negara republic Indonesia. Maka yang perlu kemudian kita ketahui bahwa Hukum saat ini cenderung dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan para penguasa-penguasa Negara. Pada masa kolonialisme, hukum dijadikan alat untuk menjajah warga pribumi. Pada masa Presiden Soekarno(orde lama) hukum dijadikan alat revolusi. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (orde baru) hukum dijadikan alat pembangunan. Adapun pada masa reformasi sampai sekarang hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan (politik). Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyabab hancurnya penegakkan hukum di Indonesia.
Dunia hukum saat ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Bagaimana tidak, selain tidak benar-benar dijalankan berdasarkan pancasila dan UUD 45, hukum Negara di Indonesia juga tidak seimbang. Terlihat jelas bahwa kasus-kasus lebih memberatkan pada masyarakat kecil seperti contoh : yaitu kasus pencurian sandal jepit, sedangkan para pejabat pemerintahan yang terkena kasus besar seperti korupsi yang mencururi uang negara dan merugikan negara bisa saja direkayasa dengan mengandalkan modal kapital dan jabatan-jabatan serta kekuasaan politik, sampai saat ini kasus tersebut masih belum selesai dengan tanggapan yang minim dari para aparatur penegak hukum di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak sesuai dengan hukum Negara yaitu sila kelima dalam pancasila yang berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka pantas kemudian selogan-selogan seperti ini masih dirasakan oleh rakyat Indonesia, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin senang yang miskin semakin melarat. Maka sekali lagi secara sadar mari kemudian kita perbaiki proses penegakkan hukum secara kolektif kolegeal demi mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat indonesian.
Maka berdasarakan analisis subjektif saya, ada beberapa factor yang harus di perhatikan dalam proses penegakkan hukum demi mewujudkan keadilan yang hakiki :
1. Unsur Politik
Unsur politik merupakan unsur utama yang menjadikan hukum di Indonesia seperti Negara yang tidak didasari dengan hukum. Banyak masalah-masalah Negara yang ditimbulkan oleh unsur politik. Bahkan Ketua KPK pun mengakui salah satu masalah Negara yaitu proses pemberantasan korupsi terhambat oleh dinamika politik negeri. Kasus-kasus hukum saat ini cenderung melibatkan organisasi politik dan jabatan kekuasaan. Maka Syafi’i ma’arif pernah menyatakan jika keadaan hukum saat ini tidak segera diatasi dan disembuhkan maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakkan hukum di Indonesia. Maka dari itu, atas dasar ingin memperbaiki proses penegakkan hukum di Indonesia, secara sadar kita harus mampu memperbaiki dinamika politik yang ada , banyak problem politik yang menghambat dinamika penegakkan hokum di Indonesia seperti kapitalisasi politik, Politik kekuasaan dan lain sebagainya.
2. Unsur kualitas dan moralitas
Pemimpin dan aparatur penegak hukum yang mengedepankan aspek kualitas dan moralitas yang baik ,hari ini sangatlah sulit untuk kemudian kita temui di seluruh penjuru dunia, wabilkhusus di negara kesatuan republic Indonesia. Karna hari ini hal tersebut tidak lagi menjadi hal-hal yang harus perhatikan melainkan yang dikedepankan adalah kapitalisasi politik dan kekuasaan sehingga hal tersebut seolah menjadi landasan para aparatur penagak hukum untuk melakukan penegakkan hukum di negeri ini. maka aspek kualitas dan moralitas yang baik haruslah kemudian di miliki dan diwujudkan oleh seorang pemimpin dan aparatur penegak hukum demi mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pendirian Seorang pemimpin
Pendirian yang kokoh bagi seorang pemimpin dalam penegakkan hukum di Indonesia sangatlah penting untuk di perhatikan, pendirian seorang pemimpin sangat penting untuk menghindari intervensi-intervensi politik dalam penegakkan hukum sehingga hukum yang di tegakkan benar-benar adil dan bijaksana. Intervensi-intervensi tersebut bias saja di lakukan malalui jabatan, kekuasaa, mani politik dan lain sebgainya, sehingga intervensi dalam penegakkan hukum akhir-akhir ini sangatlah jelas eksistensinya, sesuai apa yang kita rasakan hari ini seperti kasus PENISTA AGAMA yang akhir ini sedikit demi sedikit mulai hilang jejak penyelesaiannya. Maka untuk memperbaiki proses penegakkan hukum di Indonesia maka seorang pemimpin benar-benar harus memiliki karakteristik sebagai seorang pemimpin sehingga tercipta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semoga bermanfaat.!!!!!!!!!!!!!!!
Oleh: Haryono (Bob@adgan)
BISMILLAH
“Orang miskin di penjara, para koruptor di biarkan bebas bekeliaran. Hukum di Indonesia benar-benar telah roboh . Apa sebenarnya yang terjadi?” (Begitu kata E.A Pamungkas yang di tulisnya dalam buku PERADILAN SESAT karangannya).
Semenjak di deklarasikan kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia mengalami banyak perubahan baik secara konsep maupun secara teknis pelaksanaannya, dan yang lebih di sayangkan lagi perubahan-perubahan tersebut tidak berpihak kepada keadilan yang hakiki, karena dengan adanya perkara-perkara yang vonisnya jauh dari kebenaran . Perubahan ini sangat erat kaitannya dengan perubahan sistem politik yang terjadi. Pada masa orde lama, Dimana pada saat itu Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas haruslah tidak melanggar hak-hak individu seperti yang tercantum dalam konstitusi. Demokrasi yang dianut pada masa itu adalah demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Akibatnya, sistem hukum yang dianutpun cenderung hukum yang konservatif, yakni suatu sistem hukum yang memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada pemimpin dalam membuat produk-produk hukum sendiri. Setelah kekuasaan rezim orde lama bergulir, munculah sebuah dinasti baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang disebut dan dikenal sebagai rezim orde baru, tapi sayang nya rezim yang di nanti-nantikan oleh seluruh elemen rakyat Indonesi pada masa itu sama sekali tidak membawa kabar gembira bagi bangsa indonesia. Dinasti baru lahir dengan semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni. Namun sekali lagi, rezim orde baru melaksanakan kepemimpinan secara otoriter. Sehingga sistem hukum pada masa itu tidak jauh berbeda dengan rezim sebelumnya. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki era baru setelah mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan orde baru. Yaitu yang dikenal dengan Era Reformasi, begitulah orang Indonesia menyebutnya. Bangsa indonesia memandang bahwa era reformasi ini merupakan moment yang tepat untuk membenahi tatanan kehidupan bangsa. Pembenahan hukum adalah agenda penting dalam era ini. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan amandemen terhadap UUD 45 karena UUD 45 merupakan hukum dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala bidang, Baik di bidang Ekonomi, Politik, Hukum, Sosial dan budaya. Setelah itu , kemudian dilakukanlah pembenahan dalam perumusan perundang-undangan, baik yang mengatur bidang baru maupun penyesuaian peraturan-peraturan lama dengan tujuan Reformasi. Maka dengan era reformasi ini seluruh rakyat Indonesia menggantungkan kehidupannya dengan mengharapkan pemimpin dan aparatur penegak hukum yang mampu menciptakan kenyamanan dan memmberikan keadilan yang di landasi dengan kebenaran yang hakiki untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tampa memandang siapa dan dari mana dia berasal. Tapi sayang nya harapan kebergantungan terhadap era reformasi yang di harapkan tersebut lagi-lagi tidak membawa kabar gembira bagi rakyat Indonesi dengan hadirnya pemimpin-pemimpin yang tidak mengedepankan integritas dan moralitas sebagai seorang pemimpin, seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Maka dengan bergantinya rezim-rezim tersebut dengan pemimpin dan karakter kepemimpinan yang berbeda sama sekali tidak menunjukan progres kebangsaan yang lebih baik, melainkan sama seperti rezim-rezim sebelumnya sehingga bisa dikatakan perubahan tersebut laksana kabar angin bagi rakyat Indonesia. Maka pertanyaan di atas masih pantas untuk kemudian di lontarkan pada rezim hari ini.
Apa sebenarnya yang terjadi..???
Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Berdasarkan rechstaat sebagai landasan konseptual, itu menggambarkan bahwa Indonesia tanpa adanya konstitusi pun merupakan negara yang selalu berdasarkan hukum. Ini pun menjadi keadaan yang factual. Dari penjelasan tersebut, pada dasarnya Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hukum. Tapi realitas yang terjadi hari ini seolah Negara Indonesia laksana negara yang tidak didasari dengan hukum, UUD 45 dan PANCA SILA yang seharusnya dijadikan sebagai sumber nilai kehidupan berbangsa dan bernegara tapi hal tersebut hanyalah ilusi belaka yang menghiasi dasar negara republic Indonesia. Maka yang perlu kemudian kita ketahui bahwa Hukum saat ini cenderung dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan para penguasa-penguasa Negara. Pada masa kolonialisme, hukum dijadikan alat untuk menjajah warga pribumi. Pada masa Presiden Soekarno(orde lama) hukum dijadikan alat revolusi. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (orde baru) hukum dijadikan alat pembangunan. Adapun pada masa reformasi sampai sekarang hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan (politik). Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyabab hancurnya penegakkan hukum di Indonesia.
Dunia hukum saat ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Bagaimana tidak, selain tidak benar-benar dijalankan berdasarkan pancasila dan UUD 45, hukum Negara di Indonesia juga tidak seimbang. Terlihat jelas bahwa kasus-kasus lebih memberatkan pada masyarakat kecil seperti contoh : yaitu kasus pencurian sandal jepit, sedangkan para pejabat pemerintahan yang terkena kasus besar seperti korupsi yang mencururi uang negara dan merugikan negara bisa saja direkayasa dengan mengandalkan modal kapital dan jabatan-jabatan serta kekuasaan politik, sampai saat ini kasus tersebut masih belum selesai dengan tanggapan yang minim dari para aparatur penegak hukum di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak sesuai dengan hukum Negara yaitu sila kelima dalam pancasila yang berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka pantas kemudian selogan-selogan seperti ini masih dirasakan oleh rakyat Indonesia, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin senang yang miskin semakin melarat. Maka sekali lagi secara sadar mari kemudian kita perbaiki proses penegakkan hukum secara kolektif kolegeal demi mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat indonesian.
Maka berdasarakan analisis subjektif saya, ada beberapa factor yang harus di perhatikan dalam proses penegakkan hukum demi mewujudkan keadilan yang hakiki :
1. Unsur Politik
Unsur politik merupakan unsur utama yang menjadikan hukum di Indonesia seperti Negara yang tidak didasari dengan hukum. Banyak masalah-masalah Negara yang ditimbulkan oleh unsur politik. Bahkan Ketua KPK pun mengakui salah satu masalah Negara yaitu proses pemberantasan korupsi terhambat oleh dinamika politik negeri. Kasus-kasus hukum saat ini cenderung melibatkan organisasi politik dan jabatan kekuasaan. Maka Syafi’i ma’arif pernah menyatakan jika keadaan hukum saat ini tidak segera diatasi dan disembuhkan maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakkan hukum di Indonesia. Maka dari itu, atas dasar ingin memperbaiki proses penegakkan hukum di Indonesia, secara sadar kita harus mampu memperbaiki dinamika politik yang ada , banyak problem politik yang menghambat dinamika penegakkan hokum di Indonesia seperti kapitalisasi politik, Politik kekuasaan dan lain sebagainya.
2. Unsur kualitas dan moralitas
Pemimpin dan aparatur penegak hukum yang mengedepankan aspek kualitas dan moralitas yang baik ,hari ini sangatlah sulit untuk kemudian kita temui di seluruh penjuru dunia, wabilkhusus di negara kesatuan republic Indonesia. Karna hari ini hal tersebut tidak lagi menjadi hal-hal yang harus perhatikan melainkan yang dikedepankan adalah kapitalisasi politik dan kekuasaan sehingga hal tersebut seolah menjadi landasan para aparatur penagak hukum untuk melakukan penegakkan hukum di negeri ini. maka aspek kualitas dan moralitas yang baik haruslah kemudian di miliki dan diwujudkan oleh seorang pemimpin dan aparatur penegak hukum demi mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pendirian Seorang pemimpin
Pendirian yang kokoh bagi seorang pemimpin dalam penegakkan hukum di Indonesia sangatlah penting untuk di perhatikan, pendirian seorang pemimpin sangat penting untuk menghindari intervensi-intervensi politik dalam penegakkan hukum sehingga hukum yang di tegakkan benar-benar adil dan bijaksana. Intervensi-intervensi tersebut bias saja di lakukan malalui jabatan, kekuasaa, mani politik dan lain sebgainya, sehingga intervensi dalam penegakkan hukum akhir-akhir ini sangatlah jelas eksistensinya, sesuai apa yang kita rasakan hari ini seperti kasus PENISTA AGAMA yang akhir ini sedikit demi sedikit mulai hilang jejak penyelesaiannya. Maka untuk memperbaiki proses penegakkan hukum di Indonesia maka seorang pemimpin benar-benar harus memiliki karakteristik sebagai seorang pemimpin sehingga tercipta keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semoga bermanfaat.!!!!!!!!!!!!!!!
Komentar
Posting Komentar