"" PEMIRA UNISMA BERJALAN SECARA INKONSTITUSIONAL ""
Oleh : HARYONO(Bob@adgan)
Seperti yang kita kenal bahwa kampus UNISMA adalah kampus yang berlandaskan Islam ahlusunna waljamaah ,yang seharusnya mampu melahirkan generasi2 cerdas, adil dan profesional, akan tetapi nyatanya pada saat acara PEMILU RAYA di laksanakan yg seharus nya berjalan dengan sistematis , profesional dan transparansi akan tetapi lagi2 acara pemilu kali ini berjalan dngan mekanisme yg tidak benar dan berbanding terbalik dengan apa yang kemudian kita harapka alias penuh dengan kecurangan.
Berdasarkan hasil pengamatan subjektif saya bahwa.
Lagi2 kecurangan yang terjadi kali ini datang dari Pihak KPU yang di anggap tidak profesional dan tidak transparansi dalam melakukan mekanisme pemilihan umum. Kpu yang seharusnya melakukan sidang pleno terkait dengan jumlah DPT (daftar pemilihan tetap) sebelum di lakukan pemilihan umum dan hasilnya kemudian di sosialisasikan ke seluruh mahasiswa UNISMA tetapi hal tersebut tidak pernah kemudian di lakukan oleh pihak KPU . Maka dari sudut pandang permasalahan tersebut sudah bisa di asumsikan bahwa tingkat kecurangan yg dilakukan oleh pihak KPU sangat besar. Dan bisa dikatakan bahwa pihak KPU telah mendesain peta kecurangan sedetail mungkin dan sudah terlihat jelas bahwa pihak KPU yg seharusnya bersifat independen dan profesional sudah tidak menAmpakkan lagi sifat2 tersebut.
Maka dari itu saya sebagai mahasiswa UNISMA sangat2 menyangkan dan menolak rangkaian acara pemilu raya yg berlangsung pada tgl 15 desember 2016 tersebut karna di anggap dinamika politik tersebut cacat demi hukum.
Kemudian Mekanisme Pemilihan umum yang seharusnya berjalan sesuai dengan tata tertip yg sudah di sahkan dalam sidang ad hoc . Yang seharusnya salah satu syarat untuk mencoblos harus di sertai dengan menunjukan KTM atau kartu indentitas lain yang menunjukan bahwa yg bersangkutan adalah mahasiswa aktif di UNISMA yg sesuai dengan surat keputusan
nomor: 005/s. Ad Hoc /DPM/UM/XI/2016 yang mengatur hal tersebut.
Akan tetapi realitas yang terjadi di lapangan hanya beberapa TPS yg melakukan hal demikian dan selebihnya berjalan tidak sesuai dengan tata tertiB yang sudah di sahkan dalam sidang ad hoc tersebut dan bahkan tidak selaras dan sangat-sangat kontrofersial dengan peraturan yang berlaku.
Maka saya sebagai mahasiswa unisma menganggap bahwa rangkaian acara yang di laksanakan tersebut merupakan rangkaian acara yang inkonstitusional dan batal demi hukum.
Maka seharusnya UNISMA sebagai kampus islam ahlusunnah wajamaah tidak sewajarnya membiarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut harus terjadi . Karna sudah terlihat dengan jelas bahwa disini KPU sebagai akar kecurangan yang terjadi selama acara tersebut berlangsung.
Oleh : HARYONO(Bob@adgan)
Seperti yang kita kenal bahwa kampus UNISMA adalah kampus yang berlandaskan Islam ahlusunna waljamaah ,yang seharusnya mampu melahirkan generasi2 cerdas, adil dan profesional, akan tetapi nyatanya pada saat acara PEMILU RAYA di laksanakan yg seharus nya berjalan dengan sistematis , profesional dan transparansi akan tetapi lagi2 acara pemilu kali ini berjalan dngan mekanisme yg tidak benar dan berbanding terbalik dengan apa yang kemudian kita harapka alias penuh dengan kecurangan.
Berdasarkan hasil pengamatan subjektif saya bahwa.
Lagi2 kecurangan yang terjadi kali ini datang dari Pihak KPU yang di anggap tidak profesional dan tidak transparansi dalam melakukan mekanisme pemilihan umum. Kpu yang seharusnya melakukan sidang pleno terkait dengan jumlah DPT (daftar pemilihan tetap) sebelum di lakukan pemilihan umum dan hasilnya kemudian di sosialisasikan ke seluruh mahasiswa UNISMA tetapi hal tersebut tidak pernah kemudian di lakukan oleh pihak KPU . Maka dari sudut pandang permasalahan tersebut sudah bisa di asumsikan bahwa tingkat kecurangan yg dilakukan oleh pihak KPU sangat besar. Dan bisa dikatakan bahwa pihak KPU telah mendesain peta kecurangan sedetail mungkin dan sudah terlihat jelas bahwa pihak KPU yg seharusnya bersifat independen dan profesional sudah tidak menAmpakkan lagi sifat2 tersebut.
Maka dari itu saya sebagai mahasiswa UNISMA sangat2 menyangkan dan menolak rangkaian acara pemilu raya yg berlangsung pada tgl 15 desember 2016 tersebut karna di anggap dinamika politik tersebut cacat demi hukum.
Kemudian Mekanisme Pemilihan umum yang seharusnya berjalan sesuai dengan tata tertip yg sudah di sahkan dalam sidang ad hoc . Yang seharusnya salah satu syarat untuk mencoblos harus di sertai dengan menunjukan KTM atau kartu indentitas lain yang menunjukan bahwa yg bersangkutan adalah mahasiswa aktif di UNISMA yg sesuai dengan surat keputusan
nomor: 005/s. Ad Hoc /DPM/UM/XI/2016 yang mengatur hal tersebut.
Akan tetapi realitas yang terjadi di lapangan hanya beberapa TPS yg melakukan hal demikian dan selebihnya berjalan tidak sesuai dengan tata tertiB yang sudah di sahkan dalam sidang ad hoc tersebut dan bahkan tidak selaras dan sangat-sangat kontrofersial dengan peraturan yang berlaku.
Maka saya sebagai mahasiswa unisma menganggap bahwa rangkaian acara yang di laksanakan tersebut merupakan rangkaian acara yang inkonstitusional dan batal demi hukum.
Maka seharusnya UNISMA sebagai kampus islam ahlusunnah wajamaah tidak sewajarnya membiarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut harus terjadi . Karna sudah terlihat dengan jelas bahwa disini KPU sebagai akar kecurangan yang terjadi selama acara tersebut berlangsung.
Komentar
Posting Komentar